DPP AWMORI PBD, Kapolda Harus Serius Berantas Togel di Sorong, Ada Apa dengan Kapolres?

SORONG – Maraknya praktik judi togel di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (DPW AWMORI) Papua Barat Daya. Ketua DPW AWMORI PBD, Ferry Onim, menegaskan bahwa peredaran togel di wilayah tersebut semakin terorganisir dengan melibatkan kelompok kepemudaan sebagai benteng utama. Ia mengingatkan bahwa pola ini berpotensi memicu konflik sosial serta merugikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

"Ini bukan sekadar perjudian biasa, tapi sudah menjadi bentuk penguasaan ekonomi ilegal. Modusnya jelas, kelompok kepemudaan dijadikan tameng untuk menjaga titik-titik penjualan togel. Ini strategi yang salah dan harus segera diberantas," tegas Onim.

Menurutnya, sikap Kapolres Kota Sorong yang dinilai pasif dalam menangani masalah ini patut dipertanyakan. Pasalnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi nasional seperti HMI, hingga kelompok umat beragama, telah menyuarakan desakan agar aparat bertindak tegas.

"Kami ingin tahu, ada apa dengan Kapolres Kota Sorong? Mengapa hingga kini belum ada langkah konkret untuk menutup operasi togel secara total? Apakah ada kepentingan tertentu yang melindungi bisnis haram ini?" ujar Onim dengan nada kritis.

Lebih lanjut, Onim mendesak Kapolda Papua Barat Daya untuk tidak hanya melakukan razia formalitas, tetapi juga menindak tegas bandar utama, seperti HRT dan Agus Cs, yang disebut sebagai otak di balik peredaran togel di wilayah tersebut. Ia juga menyoroti bagaimana para pelaku kini mengubah pola operasional mereka, salah satunya dengan memasang kain penutup di tempat penjualan agar tidak terdeteksi saat razia berlangsung.

"Pasal 303 KUHP sangat jelas mengatur bahwa perjudian ilegal harus diberantas. Tidak cukup hanya menangkap pengecer di lapangan, tetapi juga menghantam langsung para bandarnya. Jika hanya menyasar level bawah, bisnis ini akan terus berjalan tanpa hambatan," tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Onim berharap Kapolda PBD segera mengeluarkan perintah tindakan represif terhadap seluruh jaringan perjudian togel di Sorong. Ia menegaskan bahwa pemberantasan ini tidak boleh hanya berlangsung di bulan Ramadhan, tetapi harus dilakukan secara permanen demi menciptakan kota yang bersih dari praktik perjudian ilegal.

"Jangan sampai aparat terkesan bermain mata dengan mafia perjudian. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji atau razia seremonial," pungkas Onim.

Dengan semakin kuatnya desakan dari berbagai pihak, kini sorotan tertuju pada Kapolda Papua Barat Daya. Akankah langkah tegas benar-benar diambil? Ataukah praktik togel akan terus beroperasi dengan perlindungan terselubung? Masyarakat menunggu jawaban.