Sub

  Manokwari – Pelantikan Bapak Bernadus Okoka sebagai Kapolres Pegunungan Arfak resmi dilaksanakan di Mapolda Papua Barat, dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat dan penuh makna, pada Senin (24/3/2025). Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (DPN AWMORI), Ofi Sasmita, turut menyampaikan ucapan selamat dan dukungan atas amanah baru yang diemban oleh perwira Polri tersebut. Dalam pernyataannya, Ofi Sasmita menyampaikan rasa bangga dan optimisme atas pelantikan Bernadus Okoka, yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dan memperkuat penegakan hukum di wilayah Pegunungan Arfak. “Kami dari DPN AWMORI mengucapkan selamat kepada Bapak Bernadus Okoka atas pelantikan sebagai Kapolres Pegunungan Arfak. Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi tinggi. Semoga beliau dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga keamanan wilayah dengan penuh tanggung jawab,” ujar Ofi Sasmita dala...

Sorong – Perseteruan soal kepemilikan tanah adat antara Titus Osok dan Koko Wino memanas setelah Titus menegaskan bahwa Haji Hamsa tidak memiliki hak atas tanah adat yang disengketakan. Dalam pernyataan resminya kepada media, Titus Osok menegaskan bahwa Haji Hamsa telah menjual tanah adat milik mereka tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemilik tanah adat yang sah. “Kami tidak pernah memberikan izin kepada Haji Hamsa untuk menjual tanah adat kami. Dia menjual tanah itu tanpa sepengetahuan kami, dan ini jelas-jelas pelanggaran atas hak kami,” tegas Titus Osok. Titus juga membantah seluruh klaim dan informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Koko Wino, yang menurutnya bersumber dari keterangan sepihak yang tidak berdasarkan fakta. Ia menyebut surat pelepasan tanah yang diklaim oleh pihak Wino sebagai bukti, merupakan dokumen sepihak yang dibuat tanpa keterlibatan atau persetujuan dari pihak pemilik tanah adat. “Surat pelepasan yang mereka pegang itu dibuat sendiri oleh mere...

Papua Barat Daya – Polemik terkait kepemilikan tanah adat di wilayah Papua Barat Daya kembali memanas. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Muda Online Republik Indonesia (AWMORI) Provinsi Papua Barat Daya, Ferry Onim, memberikan pernyataan tegas kepada Kuasa Hukum Koko Wino agar tidak menyimpang dari fakta dan fokus pada keterangan resmi pemilik tanah adat, Titus Osok. Ferry Onim menilai pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Koko Wino melalui pemberitaan sebelumnya tidak berdasar dan salah alamat. “Saya berhak menulis berdasarkan pernyataan pihak pemilik tanah adat. Namun, berita yang dilansir kuasa hukum Koko Wino tersebut telah menyimpang dari substansi dan fakta sebenarnya,” tegas Ferry Onim. Menurut keterangan yang diterima dari Mama Osok, Ferry menjelaskan bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut tidak pernah dijualbelikan, bahkan tidak pernah dilakukan pelepasan hak tanah adat. Dalam kronologi yang disampaikan, almarhum Haji Hamsa hanya diberikan izin adat u...

  Sorong, 16 Maret 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Muda Republik Indonesia (DPW AWMORI), Ferry Onim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera mengusut tuntas dana desa tahap ketiga tahun anggaran 2023 yang hingga kini belum dicairkan kepada 120 kampung di Kabupaten Sorong Selatan. Ferry Onim menegaskan bahwa sejak tahun 2023, sebanyak 120 kepala kampung telah mengeluhkan ketiadaan penjelasan resmi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan terkait dana tersebut. Hingga saat ini, tahun 2025, belum ada kejelasan maupun transparansi dari pihak berwenang, sehingga patut dipertanyakan dan harus segera dibuka ke publik demi keadilan bagi masyarakat dan para kepala kampung. Selain itu, Onim juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di tubuh KONI Kabupaten Sorong Selatan yang hingga kini mandek di Polda Papua Barat, tanpa ada penetapan...

Jakarta, 13 Maret 2025 – Mabes Polri kembali melakukan penyegaran organisasi dengan merotasi sejumlah Pejabat Utama (PJU), Perwira Menengah (Pamen), serta Kapolres di jajaran Polda Papua Barat . Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025 tertanggal 12 Maret 2025 . Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan, S.I.K., membenarkan adanya mutasi tersebut sebagai bagian dari upaya Polri dalam pengembangan karier, promosi jabatan, serta penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian. "Iya betul, Bapak Kapolri telah mengeluarkan surat telegram terkait mutasi PJU di lingkungan Polda Papua Barat," ujarnya, Kamis (13/3/2025). Daftar Pejabat yang Mengalami Mutasi 1. Pejabat Utama dan Pamen: Kombes Pol Ongky Isgunawan, S.I.K. Jabatan lama: Kabid Humas Polda Papua Barat Jabatan baru: Kapolresta Manokwari Kombes Pol Rizky Nugroho, S.E, M.M.Tr. Jabatan lama: Kabid Keuangan Polda Maluku Jabatan bar...

J akarta, Advokat Ferri Onim resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam sebuah prosesi khidmat yang disaksikan berbagai tokoh hukum nasional. Momen ini mendapat dukungan penuh dari tiga organisasi advokat terkemuka, yaitu Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Komite Advokat Indonesia (KAI), dan Komite Pengacara serta Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) . Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi simbol penting bagi regenerasi advokat muda di Indonesia. Dukungan dari berbagai organisasi hukum menegaskan harapan besar terhadap peran advokat muda dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum di tanah air. DUKUNGAN DARI FAMI, KAI, DAN KPPHMRI Sejumlah pimpinan organisasi advokat nasional memberikan apresiasi atas pelantikan Ferri Onim, menyoroti pentingnya peran advokat muda dalam sistem hukum Indonesia. Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) Presiden MPN FAMI, Adv. Sulkipani, menyatakan, ...

Sorong Selatan – Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Pemkab Sorsel) kembali menjadi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan tunggakan pembayaran jatah beras bagi tenaga medis serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Jatah Beras Tenaga Medis Diduga Dikonversi Menjadi Uang Tenaga medis di Sorong Selatan mengeluhkan keterlambatan distribusi jatah beras untuk Desember 2024 . Bahkan, mereka menduga hak mereka telah dikonversi menjadi uang tanpa kejelasan. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, mereka khawatir keterlambatan akan terus berlanjut hingga Maret atau April 2025 . Tunggakan Beras ASN Capai Rp 2,1 Miliar Selain masalah di sektor kesehatan, Pemkab Sorsel juga menghadapi tunggakan pembayaran beras ASN kepada Bulog Teminabuan dengan total mencapai Rp 2.164.235.864 . Kepala Kantor Cabang Bulog Teminabuan, Dedy Wahyudi , mengonfirmasi bahwa utang ini telah dibahas dalam rekonsiliasi antara Bulog dan Pemkab Sorsel pada 1 April 2022 . Namun, hingga kini, belum ada ...

aaa.com-J akarta, 6 Maret 2025 – Dalam upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam bidang hukum dan jurnalistik, Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (AWMORI), Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PRANAJA mengadakan Pendidikan dan Diklat Paralegal serta Pelatihan Jurnalistik yang akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada 25 Maret 2025 . Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PERS, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Republika News , yang turut mendukung peningkatan kapasitas paralegal dan jurnalis di Indonesia. Salah satu perwakilan Team Work Pelaksanaan Kegiatan , Rina Masita Yunita , menyatakan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk mencetak individu yang mampu berperan sebagai pendamping hukum masyarakat serta jurnalis yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. "Dalam situasi di mana akses terhadap keadilan dan informasi masih menjad...

SORONG – Maraknya praktik judi togel di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (DPW AWMORI) Papua Barat Daya . Ketua DPW AWMORI PBD, Ferry Onim , menegaskan bahwa peredaran togel di wilayah tersebut semakin terorganisir dengan melibatkan kelompok kepemudaan sebagai benteng utama. Ia mengingatkan bahwa pola ini berpotensi memicu konflik sosial serta merugikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) . "Ini bukan sekadar perjudian biasa, tapi sudah menjadi bentuk penguasaan ekonomi ilegal. Modusnya jelas, kelompok kepemudaan dijadikan tameng untuk menjaga titik-titik penjualan togel. Ini strategi yang salah dan harus segera diberantas," tegas Onim. Menurutnya, sikap Kapolres Kota Sorong yang dinilai pasif dalam menangani masalah ini patut dipertanyakan. Pasalnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi nasional seperti HMI, hingga kelompok umat b...

  Sorong,  – Pilkada Kabupaten Sorong 2024 telah selesai digelar. Namun, sorotan kini beralih pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah Pilkada yang mencapai Rp 56,2 miliar. Dana ini bersumber dari APBD Kabupaten Sorong dan disalurkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh mantan Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Ketua KPU Kabupaten Sorong pada tahun 2023. Dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada, berbagai pihak menekankan pentingnya pengawasan ketat. Sesuai dengan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pendanaan Pilkada dibebankan pada APBD dan didukung oleh APBN, yang berarti ada tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat. Potensi Penyimpangan dan Desakan Pengawasan Dana hibah Pilkada yang begitu besar berpotensi menimbulkan berbagai celah penyimpangan, terutama dalam hal pembayaran honor petugas ad hoc dan penggunaan operasional lainnya...

  YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap jurnalisme yang profesional dan berintegritas, Arishaf Efendi menyampaikan pernyataan tegas di hadapan jajaran redaksi Republika News , bertempat di Kantor Redaksi Republika News, Jl. Kaliurang KM 7, Sleman, Yogyakarta, Indonesia . Dalam kesempatan tersebut, Arishaf Efendi menekankan pentingnya menjaga independensi media, profesionalisme jurnalis, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers . Beliau mengingatkan bahwa Republika News memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan berita yang faktual, berimbang, dan dapat dipercaya oleh publik. "Jurnalisme adalah panggilan moral. Kita bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga transparansi dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa seluruh jurnalis Republika News harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat mence...

Sorong, 5 Maret 2025 – Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) menggebrak dengan langkah hukum tegas terhadap dugaan sindikat judi togel yang merajalela di Kota Sorong. Melalui Aplikasi Lapor.go.id , FAMI resmi melaporkan praktik perjudian ilegal ini, yang diduga memiliki jaringan kuat dan sudah lama beroperasi tanpa tersentuh hukum. Laporan ini kini telah mendapat disposisi dari Polda Papua Barat Daya , yang berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu 10 hari ke depan , sebagaimana diatur dalam SP4N-LAPOR! . "Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti," demikian pernyataan tertulis dari Polda Papua Barat Daya. Namun, bagi Kadiv. Advokasi dan HAM DPP FAMI, Adv. Dwi Santoso , respons tersebut bukanlah jaminan bahwa praktik perjudian ini akan benar-benar diberantas. FAMI menegaskan bahwa mereka akan mengawasi setiap langkah kepolisian dalam menangani kasus ini dan siap membawa persoal...

KANTOR BPN APPDN YOGYAKARTA aaa.com--Yogyakarta,  – Badan Pimpinan Nasional Asosiasi Pemerhati dan Pemberdayaan Desa Nusantara (APPDN) dengan bangga mengumumkan dan mengucapkan selamat kepada Yeskel Klasuat atas amanah yang diberikan sebagai Pimpinan Badan Pimpinan Provinsi (BPP) APPDN Papua Barat Daya . Presiden BPN APPDN, Rina Masita Yunita , yang merupakan alumni Erasmus University Netherlands tahun 2021 , menyampaikan apresiasi atas komitmen Yeskel Klasuat dalam memajukan pembangunan dan pemberdayaan desa di Papua Barat Daya. "Kami yakin bahwa di bawah kepemimpinan Yeskel Klasuat, APPDN di Papua Barat Daya akan semakin berkembang dan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat desa. Kami mendukung penuh segala upaya yang dilakukan untuk memperkuat pemberdayaan desa serta mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa,"uj ar Rina Masita Yunita . Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa APPDN berkomitmen untuk terus memperkuat jaringan kerja sama dengan berbag...

aaa.com-- Asosiasi Pemerhati dan Pemberdayaan Desa Nusantara (APPDN) secara resmi menetapkan kepengurusan Badan Pimpinan Provinsi (BPP) APPDN Papua Barat Daya untuk periode 2025-2028. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pimpinan Nasional APPDN Nomor: 45/SK/BPN-APPDN/III/2025, yang ditandatangani langsung oleh Presiden APPDN, Rina Masita Yunita, S.M., M.SW., CWS., C.LMA. Dalam keputusan ini, Badan Pimpinan Provinsi Papua Barat Daya diamanahkan kepada Yeskel Klasuat, seorang putra asli Papua yang memiliki dedikasi tinggi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keputusan ini mencerminkan komitmen APPDN dalam mempercayakan kepemimpinan daerah kepada figur lokal yang memahami kondisi sosial, budaya, serta tantangan pembangunan desa di wilayah Papua Barat Daya. Dalam keputusan ini, Badan Pimpinan Provinsi Papua Barat Daya diamanahkan kepada Yeskel Klasuat , seorang putra asli Papua yang memiliki dedikasi tinggi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keputusan ini mencer...

aaa.com-- Jakarta, 1 Maret 2025 – Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyatakan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta yang dianggap telah mengkhianati prinsip keterbukaan informasi. Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, SH, MH, menyampaikan bahwa PKN dan masyarakat pemerhati transparansi di seluruh Indonesia saat ini "berkabung" atas hilangnya roh keterbukaan informasi di lembaga tersebut. Patar mengungkapkan bahwa pada 9 Oktober 2024, KIP DKI Jakarta menolak 25 permohonan sengketa informasi yang diajukan PKN terhadap berbagai badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan majelis komisioner yang terdiri dari Hutabarat dan Agus menyatakan bahwa PKN tidak memiliki legalitas serta tidak mengalami kerugian langsung akibat tidak diberikannya informasi yang diminta. "Kami telah berkali-kali memenangkan sengketa informasi di berbagai Komisi Informasi di Indonesia, termasuk dalam 20 putusan kasa...

aaa.com-- Aktivis masyarakat adat Aman Sorong Selatan kembali menyoroti maraknya praktik perjudian togel di Kota Sorong, yang diduga dibiarkan beroperasi sejak 2022 hingga kini. Mereka mendesak Polda Papua Barat Daya (PBD) untuk segera mengambil langkah tegas dalam memberantas jaringan pengedar togel yang semakin berkembang di wilayah tersebut. Menurut mereka, jaringan perjudian yang dikelola oleh kelompok HRT dan Agus Cs telah lama beroperasi di Kota Sorong tanpa tindakan nyata dari pihak kepolisian. Bahkan, mereka menilai ada unsur pembiaran oleh Polres Kota Sorong, yang seharusnya bertanggung jawab dalam penegakan hukum. “Kapolres Kota Sorong sangat mengetahui adanya jaringan ini sejak 2023. Namun, penjualan togel masih terus berjalan di berbagai titik kota tanpa ada tindakan tegas,” ungkap perwakilan aktivis. Mereka juga mencatat bahwa setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan berdirinya Polda PBD, judi togel sempat terhenti. Namun, setelah pergantian Kapolda, ...

aaa.com-- Dewan Pakar DPP POSBAKUM PRANAJA, Adv. Sulkipani Thamrin , mengumumkan bahwa paralegal yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di bawah Posbakum PRANAJA kini berhak menyandang gelar non-akademik   CPLA (Certified Paralegal on Legal Aid) . Gelar ini diberikan kepada peserta yang telah memenuhi kualifikasi dan mendapatkan sertifikat resmi dari   Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) , sesuai dengan   Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal . Dalam pernyataannya, Adv. Sulkipani Thamrin menegaskan bahwa gelar  CPLA  menjadi bukti kompetensi dan profesionalisme paralegal dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat. “Dengan adanya sertifikasi resmi dari  BPHN , paralegal yang tergabung di Posbakum PRANAJA akan lebih diakui dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pendampingan hukum, advokasi, maupun edukasi hukum kepada masyarakat,” ujarnya. Lanjut Adv. Sulkipani Thamrin, mengumumkan bahwa sebanyak 118 paralegal di bawah naun...

Banyak kampung dan desa di Papua Barat Daya masih menghadapi keterbelakangan dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur yang minim hingga ketimpangan penggunaan Dana Desa . Hal ini mendorong Asosiasi Pemerhati Pedesaan Nusantara (APPN) melalui Advokat Rina Masita Yunita untuk mempertanyakan sejauh mana peran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) serta Bupati di masing-masing wilayah dalam menangani permasalahan ini. "Seharusnya mereka memiliki strategi konkret untuk membangun desa, tetapi faktanya masih banyak desa tertinggal dan kurang diperhatikan," tegas Rina Masita Yunita . Selain itu, APPN juga menyoroti kinerja pendamping desa/kampung , yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Menurut Rina, banyak pendamping desa hanya bekerja secara administratif tanpa benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Kondisi yang Disorot APPN Infrastruktur Dasar yang Buruk Banyak desa m...

  Sorong – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay menanggapi penolakan terhadap hasil seleksi anggota DPRP Papua Barat Daya (PBD) jalur pengangkatan periode 2024-2029. Sekretaris DAP Wilayah III Doberay, Agustinus Daniel Kapisa , menegaskan bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (PANSEL) telah berjalan secara transparan dan sesuai prosedur. Kapisa menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh Ishak Arempaley dan beberapa perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) serta Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa keberadaan anggota DPRP dari berbagai suku, termasuk Frengky Umpain dan Roberth G.Y. Wanma , telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dan diakui oleh dewan adat suku masing-masing. "Saya pikir saudara Ishak Arempaley harus secara bijak dan dewasa menempatkan masalah-masalah adat pada proporsi yang tepat. Jangan karena soal politik lalu berbicara seperti saat ini," ujar Kapisa. DAP Wilayah III Doberay juga meminta ...

Jayapura, 3 Maret 2025 – Dewan Adat Papua (DAP) secara tegas membantah klaim Ronald Konjol, SH, yang mengaku sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay. Melalui pernyataan resmi, Wakil Sekretaris DAP, Yohanis Ronsumbre, S.Sos, menegaskan bahwa Ronald Konjol tidak pernah diangkat dalam struktur kepemimpinan DAP Wilayah III Doberay dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut. "Dewan Adat Papua sangat selektif dalam menentukan kepemimpinan dan memiliki aturan organisasi yang jelas. Tidak sembarang orang dapat mengatasnamakan DAP untuk kepentingan pribadi," ujar Yohanis dalam rilis resminya. DAP menegaskan bahwa satu-satunya Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay yang sah adalah Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP, CM. NNLP. Ia terpilih dan dilantik secara resmi dalam Konferensi Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay pada tahun 2018. Hingga saat ini, belum pernah ada konferensi lanjutan yang menetapkan kepemimpinan baru. Menanggapi tindakan Rona...

    Sorong –  Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia ( AWMORI ) Papua Barat Daya kini memiliki kepengurusan baru untuk periode  2025-2028 .  Prengky Ferdinand Onim  resmi ditunjuk sebagai  Ketua DPW AWMORI Papua Barat Daya  berdasarkan  Surat Keputusan DPP AWMORI Nomor 81/DPP-AWMORI/III/2025  tertanggal  2 Maret 2025 . Dalam SK tersebut,  Yeskel Klasuat  ditetapkan sebagai  Sekretaris , dan  Yeri Yom  sebagai  Bendahara DPW AWMORI Papua Barat Daya . Ketua Umum DPP AWMORI,  Ofi Sasmita , menyatakan bahwa penunjukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran media di Papua Barat Daya.  "Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prengky Ferdinand Onim beserta jajaran pengurusnya, AWMORI Papua Barat Daya akan semakin berkembang dan menjadi wadah bagi jurnalis serta media online yang profesional dan independen,"  ujar Ofi. Senada dengan itu,  Sekretaris Jenderal ...

(Sorong, 1 Maret 2025) – Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menghadapi persoalan serius dalam pembangunan ekonomi desa. Berdasarkan data yang diperoleh, banyak kepala kampung atau kepala desa di wilayah ini tidak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) , meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah ini bentuk kelalaian, atau ada kepentingan lain yang bermain? BUMDes adalah instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 . Namun, faktanya, banyak kepala kampung di Kabupaten Sorong tidak menjalankan amanat ini , yang berakibat pada stagnasi ekonomi desa dan berkurangnya peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat . Menurut Ketua DPC GMNI Sorong, Yeskel Klasuat , kondisi ini tidak bisa dibiarkan . Ia menilai bahwa pembiaran terhadap desa-desa yang tidak membentuk BUMDes merupakan kelalaian serius dari ...