Sub

  Sorong, 28 Februari 2025 – Pengelolaan dana desa di Kabupaten Sorong kembali menjadi sorotan setelah mencuatnya dugaan penyelewengan sebesar Rp1,1 miliar oleh seorang kepala kampung. Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sorong, Yeskel Klasuat , angkat bicara dan meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sorong untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut. "Kami menyoroti lemahnya pengawasan dari DPMD terhadap dana desa. Jika terus dibiarkan, kasus seperti ini bisa berulang dan merugikan masyarakat," tegas Yeskel Klasuat . Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam mengawasi pencairan dan penggunaan dana desa agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Diketahui, Kabupaten Sorong tahun ini menerima alokasi dana desa sebesar Rp172 miliar untuk 227 kampung, meningkat dari Rp164 miliar pada tahun sebelumnya. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, yaitu 40% pada tahap pertama dan 60% p...

Sorong, – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sorong, Yeskel Klasuat , mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk segera mengevaluasi izin seluruh perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah tersebut. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan kuat keterlibatan sejumlah perusahaan dalam praktik perdagangan kayu ilegal yang berpotensi merusak lingkungan serta mengancam hak masyarakat adat Papua. “Kami menemukan indikasi adanya permainan dalam penerbitan izin perusahaan-perusahaan kayu di Sorong. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk kategori kejahatan lingkungan yang harus ditindak tegas,” ujar Yeskel dalam keterangannya kepada media. Ia menegaskan bahwa eksploitasi hutan secara ilegal tidak hanya menguntungkan segelintir elite bisnis, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada hutan. “Jangan sa...

Sukabumi, – Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) Sukabumi, Jawa Barat, dengan tegas mendesak Kapolri dan Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Kapolda Papua Barat Daya (PBD), Kapolres Kota Sorong, dan Kapolres Kabupaten Sorong atas dugaan keterlibatan dalam praktik ilegal serta perlindungan terhadap jaringan perjudian togel yang merajalela di Kota Sorong. Kami menilai bahwa hukum yang diterapkan di Kota Sorong saat ini tidak membina masyarakat, melainkan justru membinasakan rakyat. Alih-alih memberantas praktik perjudian ilegal, aparat kepolisian justru diduga ikut melindungi dan menjadi bagian dari jaringan ilegal tersebut demi kepentingan pribadi. Lebih dari itu, kami juga mengingatkan kembali pernyataan rasis yang pernah dikeluarkan oleh Kapolres Kota Sorong pada tahun 2022 dalam surat pemberitahuan terkait aksi masyarakat adat. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan aparat di Papua Barat Daya telah jauh dari semangat keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kami menegask...

   Sorong ,-  Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) dan Forum Advokat Indonesia (FAI) mengecam keras Polres Sorong Kota atas dugaan pembiaran praktik judi togel yang semakin marak di wilayah tersebut. Kedua organisasi ini menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap institusi kepolisian dan menuntut tindakan segera. Reaksi keras ini muncul setelah tidak adanya Tindakan Kapolres Sorong Kota terkait perkembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh TNI pada Januari 2025. Kasus ini melibatkan dugaan perjudian togel yang diduga dimiliki oleh saudara Hartono. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Sorong, hingga saat ini tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan oleh Polres Sorong Kota, yang mengindikasikan bahwa perkara ini telah diberhentikan tanpa kejelasan hukum. Ketua Bidang Advokasi KPPHMRI, Adv. Ardi Arisandi, menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan pengaduan kepada kepol...

    Aktivitas perjudian togel semakin marak di Kota Sorong, khususnya di Jalan Melati IV, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Meski Polresta Sorong Kota telah melakukan beberapa pengungkapan kasus perjudian di minggu pertama Februari 2025, praktik perjudian ini tampaknya terus berkembang dan semakin subur di wilayah tersebut. Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai media online, beberapa oknum telah ditangkap dan dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Namun, perjudian togel konvensional tetap beroperasi di berbagai titik di Kota Sorong. "Dari hasil pantauan kami, bisnis haram ini masih terus berlangsung di beberapa lokasi. Diduga ada jaringan kuat yang membekingi aktivitas ini, yang dikendalikan oleh mafia perjudian togel dari luar Tanah Papua. Mereka masuk dan merusak moral Orang Asli Papua (OAP) serta masyarakat Papua Barat Daya," ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Masyarakat berharap pihak kepolisian, khususnya Kapolres Sorong Kota,...

   Sorong, 25 Februari 2025  – Maraknya praktik perjudian togel di Kota Sorong, khususnya di Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, semakin membuktikan dugaan bahwa aparat kepolisian di Papua Barat Daya tidak serius dalam memberantas bisnis haram ini. Meski berulang kali menjadi sorotan publik, aktivitas perjudian togel justru semakin terang-terangan. Para bandar beroperasi bebas, bahkan di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Ironisnya, aparat penegak hukum (APH) seolah diam seribu bahasa, membiarkan praktik ilegal ini terus berlangsung tanpa tindakan tegas. "Dulu masih sembunyi-sembunyi, sekarang para bandar togel malah seperti tidak takut lagi. Apakah ini karena ada ‘setoran’ ke pihak tertentu?" ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Dugaan adanya permainan antara aparat dan bandar togel semakin menguat. Publik mempertanyakan, apakah Polda Papua Barat Daya benar-benar menjalankan tugasnya atau justru menjadi pelind...