Dugaan Penyalahgunaan Anggaran dan Tunggakan Jatah Beras di Pemkab Sorong Selatan


Sorong Selatan – Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Pemkab Sorsel) kembali menjadi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan tunggakan pembayaran jatah beras bagi tenaga medis serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jatah Beras Tenaga Medis Diduga Dikonversi Menjadi Uang

Tenaga medis di Sorong Selatan mengeluhkan keterlambatan distribusi jatah beras untuk Desember 2024. Bahkan, mereka menduga hak mereka telah dikonversi menjadi uang tanpa kejelasan. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, mereka khawatir keterlambatan akan terus berlanjut hingga Maret atau April 2025.

Tunggakan Beras ASN Capai Rp 2,1 Miliar

Selain masalah di sektor kesehatan, Pemkab Sorsel juga menghadapi tunggakan pembayaran beras ASN kepada Bulog Teminabuan dengan total mencapai Rp 2.164.235.864.

Kepala Kantor Cabang Bulog Teminabuan, Dedy Wahyudi, mengonfirmasi bahwa utang ini telah dibahas dalam rekonsiliasi antara Bulog dan Pemkab Sorsel pada 1 April 2022. Namun, hingga kini, belum ada penyelesaian.

“Pemkab hanya mengakui utang rutin tahun 2018 sebesar Rp 759 juta dan menolak mengakui selisih harga beras dari 2015 hingga 2017 sebesar Rp 1,5 miliar. Pada Desember 2022, Pemkab sempat membayar Rp 180 juta, tetapi masih ada sisa utang Rp 569 juta,” ungkap Dedy.

Rincian Tunggakan Beras Pemkab Sorsel:

  • 2015: Rp 456.937.490
  • 2016: Rp 617.696.670
  • 2017: Rp 591.998.020
  • 2018: Rp 569.605.684
  • Total: Rp 2.164.235.864

Sekretaris BPKAD Sorsel, Abdul Hamid Huwalid, mengaku Pemkab baru mengetahui adanya utang ini setelah rekonsiliasi dengan Bulog.

“Kami tidak tahu ada kenaikan harga beras dari 2015 hingga 2017. Baru setelah rekonsiliasi, kami sadar ada utang Rp 2 miliar,” ujarnya.

Desakan Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Situasi ini semakin memicu kekhawatiran di kalangan tenaga medis dan ASN. Ketua DPW Republika Online Papua Barat Daya, Ferry Onim, mendesak Tipikor Polda Papua Barat Daya, BPK RI, dan KPK RI untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara terbuka.

“Kasus ini harus segera diusut agar tidak semakin merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.

Kini, semua mata tertuju pada Pemkab Sorong Selatan. Apakah mereka akan segera menyelesaikan tunggakan ini, atau justru membiarkan masalah ini berlarut-larut?


Redaksi 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dewan Adat Papua Bantah Klaim Ronald Konjol Sebagai Ketua Wilayah III Doberay

Image
Jayapura, 3 Maret 2025 – Dewan Adat Papua (DAP) secara tegas membantah klaim Ronald Konjol, SH, yang mengaku sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay. Melalui pernyataan resmi, Wakil Sekretaris DAP, Yohanis Ronsumbre, S.Sos, menegaskan bahwa Ronald Konjol tidak pernah diangkat dalam struktur kepemimpinan DAP Wilayah III Doberay dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut. "Dewan Adat Papua sangat selektif dalam menentukan kepemimpinan dan memiliki aturan organisasi yang jelas. Tidak sembarang orang dapat mengatasnamakan DAP untuk kepentingan pribadi," ujar Yohanis dalam rilis resminya. DAP menegaskan bahwa satu-satunya Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay yang sah adalah Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP, CM. NNLP. Ia terpilih dan dilantik secara resmi dalam Konferensi Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay pada tahun 2018. Hingga saat ini, belum pernah ada konferensi lanjutan yang menetapkan kepemimpinan baru. Menanggapi tindakan Rona...
Read more

PERNYATAAN RESMI ARISHAF EFENDI DI KANTOR REDAKSI REPUBLIKA NEWS

Image
  YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap jurnalisme yang profesional dan berintegritas, Arishaf Efendi menyampaikan pernyataan tegas di hadapan jajaran redaksi Republika News , bertempat di Kantor Redaksi Republika News, Jl. Kaliurang KM 7, Sleman, Yogyakarta, Indonesia . Dalam kesempatan tersebut, Arishaf Efendi menekankan pentingnya menjaga independensi media, profesionalisme jurnalis, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers . Beliau mengingatkan bahwa Republika News memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan berita yang faktual, berimbang, dan dapat dipercaya oleh publik. "Jurnalisme adalah panggilan moral. Kita bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga transparansi dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa seluruh jurnalis Republika News harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat mence...
Read more