Sub

Sorong – Perseteruan soal kepemilikan tanah adat antara Titus Osok dan Koko Wino memanas setelah Titus menegaskan bahwa Haji Hamsa tidak memiliki hak atas tanah adat yang disengketakan. Dalam pernyataan resminya kepada media, Titus Osok menegaskan bahwa Haji Hamsa telah menjual tanah adat milik mereka tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemilik tanah adat yang sah. “Kami tidak pernah memberikan izin kepada Haji Hamsa untuk menjual tanah adat kami. Dia menjual tanah itu tanpa sepengetahuan kami, dan ini jelas-jelas pelanggaran atas hak kami,” tegas Titus Osok. Titus juga membantah seluruh klaim dan informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Koko Wino, yang menurutnya bersumber dari keterangan sepihak yang tidak berdasarkan fakta. Ia menyebut surat pelepasan tanah yang diklaim oleh pihak Wino sebagai bukti, merupakan dokumen sepihak yang dibuat tanpa keterlibatan atau persetujuan dari pihak pemilik tanah adat. “Surat pelepasan yang mereka pegang itu dibuat sendiri oleh mere...

Papua Barat Daya – Polemik terkait kepemilikan tanah adat di wilayah Papua Barat Daya kembali memanas. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Muda Online Republik Indonesia (AWMORI) Provinsi Papua Barat Daya, Ferry Onim, memberikan pernyataan tegas kepada Kuasa Hukum Koko Wino agar tidak menyimpang dari fakta dan fokus pada keterangan resmi pemilik tanah adat, Titus Osok. Ferry Onim menilai pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Koko Wino melalui pemberitaan sebelumnya tidak berdasar dan salah alamat. “Saya berhak menulis berdasarkan pernyataan pihak pemilik tanah adat. Namun, berita yang dilansir kuasa hukum Koko Wino tersebut telah menyimpang dari substansi dan fakta sebenarnya,” tegas Ferry Onim. Menurut keterangan yang diterima dari Mama Osok, Ferry menjelaskan bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut tidak pernah dijualbelikan, bahkan tidak pernah dilakukan pelepasan hak tanah adat. Dalam kronologi yang disampaikan, almarhum Haji Hamsa hanya diberikan izin adat u...

  Sorong, 16 Maret 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Muda Republik Indonesia (DPW AWMORI), Ferry Onim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera mengusut tuntas dana desa tahap ketiga tahun anggaran 2023 yang hingga kini belum dicairkan kepada 120 kampung di Kabupaten Sorong Selatan. Ferry Onim menegaskan bahwa sejak tahun 2023, sebanyak 120 kepala kampung telah mengeluhkan ketiadaan penjelasan resmi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan terkait dana tersebut. Hingga saat ini, tahun 2025, belum ada kejelasan maupun transparansi dari pihak berwenang, sehingga patut dipertanyakan dan harus segera dibuka ke publik demi keadilan bagi masyarakat dan para kepala kampung. Selain itu, Onim juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di tubuh KONI Kabupaten Sorong Selatan yang hingga kini mandek di Polda Papua Barat, tanpa ada penetapan...

Jakarta, 13 Maret 2025 – Mabes Polri kembali melakukan penyegaran organisasi dengan merotasi sejumlah Pejabat Utama (PJU), Perwira Menengah (Pamen), serta Kapolres di jajaran Polda Papua Barat . Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025 tertanggal 12 Maret 2025 . Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan, S.I.K., membenarkan adanya mutasi tersebut sebagai bagian dari upaya Polri dalam pengembangan karier, promosi jabatan, serta penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian. "Iya betul, Bapak Kapolri telah mengeluarkan surat telegram terkait mutasi PJU di lingkungan Polda Papua Barat," ujarnya, Kamis (13/3/2025). Daftar Pejabat yang Mengalami Mutasi 1. Pejabat Utama dan Pamen: Kombes Pol Ongky Isgunawan, S.I.K. Jabatan lama: Kabid Humas Polda Papua Barat Jabatan baru: Kapolresta Manokwari Kombes Pol Rizky Nugroho, S.E, M.M.Tr. Jabatan lama: Kabid Keuangan Polda Maluku Jabatan bar...

J akarta, Advokat Ferri Onim resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam sebuah prosesi khidmat yang disaksikan berbagai tokoh hukum nasional. Momen ini mendapat dukungan penuh dari tiga organisasi advokat terkemuka, yaitu Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Komite Advokat Indonesia (KAI), dan Komite Pengacara serta Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) . Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi simbol penting bagi regenerasi advokat muda di Indonesia. Dukungan dari berbagai organisasi hukum menegaskan harapan besar terhadap peran advokat muda dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum di tanah air. DUKUNGAN DARI FAMI, KAI, DAN KPPHMRI Sejumlah pimpinan organisasi advokat nasional memberikan apresiasi atas pelantikan Ferri Onim, menyoroti pentingnya peran advokat muda dalam sistem hukum Indonesia. Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) Presiden MPN FAMI, Adv. Sulkipani, menyatakan, ...

Sorong Selatan – Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Pemkab Sorsel) kembali menjadi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan tunggakan pembayaran jatah beras bagi tenaga medis serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Jatah Beras Tenaga Medis Diduga Dikonversi Menjadi Uang Tenaga medis di Sorong Selatan mengeluhkan keterlambatan distribusi jatah beras untuk Desember 2024 . Bahkan, mereka menduga hak mereka telah dikonversi menjadi uang tanpa kejelasan. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, mereka khawatir keterlambatan akan terus berlanjut hingga Maret atau April 2025 . Tunggakan Beras ASN Capai Rp 2,1 Miliar Selain masalah di sektor kesehatan, Pemkab Sorsel juga menghadapi tunggakan pembayaran beras ASN kepada Bulog Teminabuan dengan total mencapai Rp 2.164.235.864 . Kepala Kantor Cabang Bulog Teminabuan, Dedy Wahyudi , mengonfirmasi bahwa utang ini telah dibahas dalam rekonsiliasi antara Bulog dan Pemkab Sorsel pada 1 April 2022 . Namun, hingga kini, belum ada ...